Perang Bingkai Media

by July 29, 2020

Suatu kali, saya berkesempatan untuk pulang ke Batang-batang, Sumenep. Perjalanan Jogja-Madura dengan mengendarai sepeda motor memang tidak terlalu menyenangkan. Saya mesti sering beristirahat di tengah jalan karena kecapekan atau ban motor yang tiba-tiba bocor. Saat memasuki Kota Sumenep, saya melihat sebuah baliho besar. Di sana terpajang tulisan yang jelas terlihat meski dengan jarak puluhan meter, bunyinya: “Madura adalah Santri”. Di samping tulisan itu terpampang foto seorang yang berpeci dan berbaju koko, menangkupkan tangannya pada muka. Saya langsung mengerti. Ini kampanye politik.
Ternyata, kebetulan pada saat saya pulang, Sumenep sedang menggelar pemilihan bupati. Salah seorang calon mempropagandakan “ke-santri-an” nya pada khalayak ramai, mencoba memberi pesan bahwa hanya kaum santri lah yang pantas untuk memimpin Madura.
Ini strategi yang jitu, mengingat bahwa Madura adalah satu wilayah di Indonesia yang paling kental keislamannya setelah Aceh. Banyak penelitian yang mengungkap bagaimana otoritas Kyai di Madura secara kultural sangat besar hingga dapat menyamai, bahkan melebihi otoritas pemerintah. Huub de Jonge dalam Garam, Kekerasan, dan Aduan Sapi atau Kuntowijoyo dalam Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, misalnya. Huub de Jonge menyatakan bahwa orang Madura akan tunduk pada Kyai dan Blater (seorang jago). Sementara, Kuntowijoyo menjelaskan secara gamblang bahwa penyebaran dan kegiatan Sarekat Islam di Madura pada awal abad ke-20 sangat dipengaruhi oleh Kyai dan kaum santri. Pada akhirnya, menurut Kunto, mereka lah yang menjadi salah satu motor pemantik pergerakan nasional di Madura.
Saat pulang dari Madura, di jalanan Kota Bangkalan saya melihat hal serupa. Sebuah baliho besar dengan foto salah seorang calon bupati. Di belakang foto itu nampak beberapa Kyai dan pemuka agama yang menjadi latarnya. Seolah-olah si calon memang mendapat restu dari Kyai untuk mencalonkan diri. Orang-orang yang melihat baliho-baliho itu, terutama orang Madura, akan berpikir untuk toro’ ocak ka Kyainya (ikut kata Kyainya).
Saya tak sempat mengikuti apakah kedua calon bupati dari kedua kabupaten itu berhasil memenangkan pemilihan. Saya hanya ingin mengagumi kecerdikan mereka untuk menelisik apa yang benar-benar mendefinisikan Madura secara pasti, sehingga pendulangan suara akan lebih maksimal. Secara garis besar, mereka telah berhasil mengaplikasikan semiologi dalam ranah politis. 

Pembingkaian Fakta-fakta
Jean Baudrillard, seorang posmodernis asal Prancis, pernah berujar bahwa masyarakat kini tak bisa membedakan antara informasi dan fakta. Padahal, keduanya punya distingsi yang cukup jelas. Fakta adalah realitas yang benar terjadi, sementara informasi merupakan pemberitaan yang bersandar pada fakta. Singkatnya, informasi adalah rekonstruksi atas fakta-fakta yang terjadi. Artinya, ada suatu proses di mana fakta bertransformasi menjadi informasi. Dalam istilah jurnalistik, hal ini disebut framing atau pembingkaian.
Sebenarnya, pembingkaian realitas lewat media yang terjadi di Indonesia bukanlah barang baru. Sejak zaman Soeharto, sebuah harian bernama Pos Kota turut andil dalam pembentukan citra pemerintah. Awal tahun 80-an, pemerintah sedang melakukan pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang mengganggu keamanan lokal. Masyarakat yang dikonstruksi persepsinya lewat media menyebutnya sebagai penembakan misterius (petrus). James T. Siegel menjelaskan hal ini secara panjang lebar dalam bukunya, Penjahat (Gaya) Orde Baru: Eksplorasi Politik dan Kriminalitas. Ia memandang bahwa ada beberapa hal yang membuat Pos Kota seolah mendukung aksi pemerintah ini.
Pos Kota sendiri adalah sebuah harian yang didirikan oleh para jurnalis yang turut menggulingkan Soekarno. Selepas Soeharto berkuasa, mereka melihat adanya suatu kebutuhan untuk menggantikan posisi harian-harian “kiri” dan bacaan masyarakat “kelas bawah”. Maka itu, Pos Kota hadir dengan pemberitaannya yang berlebihan tentang kriminalitas, seolah-olah hal tersebut merupakan ancaman besar terhadap stabilitas nasional.
Hal-hal yang disoroti Siegel salah satunya adalah soal tato. Dalam setiap terbitannya, pelaku tindak kriminalitas selalu dipotret dalam keadaan bertato. Tato menjadi lambang premanisme pada saat itu, dan yang bertato akan kemudian sekonyong-konyong dicap sebagai orang jahat. Ketika mereka mewartakan penemuan korban petrus di kanan-kiri jalan pada suatu pagi, yang akan disoroti adalah tatonya. Hal ini menguatkan anggapan kewajaran terhadap apa yang mereka dapatkan, yaitu tergeletak tak bernyawa di sisi jalan layaknya binatang. Semuanya hanya karena mereka bertato, dan selesai sudah urusannya. Mereka tak perlu dikasihani.
Pasca reformasi, banyak media baru bermunculan. Masing-masing mengusung identitas dan ideologinya sendiri. Jurnalisme berkembang sedemikian pesat dan bebas sehingga di televisi pun Sujiwo Tejo dapat menyeru “jancuk” sekeras-kerasnya. Yang jadi persoalan, ketika rezim totalitarian Soeharto tumbang, tumbuh lah berbagai macam kepentingan baru. Kepentingan yang beragam itu, ditambah dengan kebebasan jurnalistik yang seolah tanpa batas, menjadikan media sebagai senjata utama untuk meraih kuasa. Sebab, ketika media berperan lebih bebas, artinya mereka juga “bebas” pula untuk disusupi kepentingan. Aburizal Bakrie, Hary Tanoe Soedibjo, atau Surya Paloh, misalnya. Ketiganya tidak akan setenar sekarang jika tak memiliki media yang dapat membentuk citra mereka di depan publik. Jurnalisme, yang harusnya berperan sebagai pilar keempat demokrasi dan pengawas kebijakan politik, ternyata kini malah menjadi alat politik praktis.
Sebelumnya, pada zaman Orde Baru, pembingkaian fakta hanya terjadi antara media yang pro dan kontra terhadap pemerintah. Sekarang, bingkai-bingkai fakta dikonstruksi secara berlainan antara satu media dengan media yang lain, tergantung kepentingan pemiliknya. TV One yang milik Aburizal Bakrie itu, tak pernah sedikitpun menyebut Lumpur Lapindo. Secara cerdik redaksinya diganti menjadi Lumpur Sidoarjo. Penamaan kasus itu tidak mengarah kepada pelaku, namun menunjukkan di mana kasus itu berada. Ada pembingkaian dari redaksi TV One bahwa kasus meluapnya lumpur panas di Sidoarjo itu bukan merupakan kesalahan dari PT Lapindo Brantas. Tentunya, hal ini akan mempengaruhi persepsi orang banyak.
Hal itu hanya merupakan salah satu contoh kasus saja. Banyak sekali pertanyaan yang dapat kita lontarkan tentang porsi pemberitaan di berbagai media. Ada banyak mengapa yang butuh jawaban, sementara berbagai permasalahan tak tuntas diselesaikan.

Mendobrak Bingkai Informasi
Jika berbagai media sudah saling serang begini, maka bukan tidak mungkin jika setiap pemilu akan diisi oleh perang media dengan berbagai pembingkaiannya. Isu demi isu dipilih sesuai kepentingan si calon yang sekaligus mengontrol sebuah media tertentu. Sementara, rakyat makin terbuai. Mereka menganggap berbagai peristiwa yang sedang hangat dibicarakan adalah hal-hal yang patut dipikirkan, namun secara tidak sadar mereka sekalian digiring untuk mengamini kepentingan seseorang. Hiperrealitas bentukan media telah membutakan mereka yang mengaku haus akan informasi, tak peduli seberapa menyesatkannya informasi itu.
Dengan demikian, masihkah ada yang tersisa dari kesadaran kita? Apakah gagasan dapat muncul sendiri, kemudian kita menelisik makna sebenarnya dari isu-isu yang terjadi?
Untungnya, kebebasan demokrasi tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan untuk berebut kuasa. Di kalangan akar rumput, demokrasi pun menyediakan ruang sebebas-bebasnya untuk mengkritik dan memilah-milah berbagai media yang ada. Memilah-milah media berarti mencari mana informasi yang melewati proses pembingkaian yang wajar, tanpa dilebih-lebihkan. Maka itu, tak ada solusi yang lebih pasti ketimbang melek media. Melek media di sini bukan berarti membaca berbagai macam media dalam waktu yang bersamaan. Melek media berarti mengerti proses pembingkaian yang dilakukan media-media tersebut.
Jika ingin melihat kecenderungan sebuah koran, misalnya, hal yang perlu kita baca pertama kali adalah rubrik editorial atau tajuk rencananya. Di sana akan terlihat jelas bagaimana posisi media tertentu dalam menyikapi suatu permasalahan. Cara yang lain adalah menyoroti kecenderungan porsi sebuah pemberitaan. Sebuah media akan memiliki maksud tertentu ketika mereka mengulang-ulang sebuah pemberitaan meski lewat angle yang berbeda. Yang jadi soal sekarang, adalah bagaimana menanamkan kesadaran melek media itu bagi masyarakat. Ini memang suatu persoalan yang tidak kalah penting. Namun paling tidak, melek media tadi merupakan salah satu cara untuk keluar dari pembingkaian media-media, untuk mengembalikan batas-batas kesadaran kita.
Kira-kira seperti itu.

Aufannuha Ihsani, Alumni Krapyak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *